Diskriminasi Ukuran Organ Vital Picu Separatis di Papua?

Share Twitter Diskriminasi dalam berbagai bentuk telah ada sejak awal peradaban, tak terkecuali di tempat kerja modern. Pelamar kerja kadang-kadang ditolak hanya karena usia mereka, jenis kelamin, ras, atau, dalam hal potensi calon polisi di Papua, lantaran ukuran penis mereka. Padahal pemerintah Indonesia telah memberlakukan birokrasi tradisional di provinsi  yang terletak di pulau paling timur Indonesia itu. Diskriminasi terkait ukuran penis ini membuat orang-orang di suku-suku Papua yang selama turun temurun terobsesi dengan ukuran penis mereka, jadi gerah. Selama ini, sebagian besar dari mereka, memang mengenakan koteka (penis labu) yang  memiliki efek pembesaran pada penis atau yang sering disebut sebagai naturopathic. Bahkan, lantaran obsesi tersebut, tidak sedikit orang-orang suku Papua yang membungkus penis mereka dengan daun  yang bisa menimbulkan "gatal-gatal."Sehingga menyebabkan organ tersebut membengkak seperti telah disengat lebah," kata Dr Boyke Dian, seksolog yang diwawancarai oleh Globe Jakarta. Bagaimanapun kondisi ini dinilai tidak menguntungkan bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi polisi. Pembesaran organ vital, apakah dengan obat konvensional atau alternatif, akan ditolak di kepolisian Papua. Kepala polisi Papua Bekto Suprapto mengumumkan bahwa pelamar polisi akan ditanya apakah organ vitalnya telah diperbesar atau tidak." Jika mereka menjawab ya, maka mereka akan dianggap tidak layak untuk bergabung dengan polisi atau militer.." kata Bekto. Menurut Bekto, penis yang membesar dapat menyebabkan gangguan selama pelatihan menjadi calon polisi. Pernyataan ini tentu saja banyak mendapatkan  reaksi dan pertanyaan: apakah ukuran organ vital ini berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam melakukan tugas polisi. Hal ini dipahami sebagai tuntutan penguasa yang tidak wajar yang berdasarkan analisis jurnal digital digambarkan sebagai perjuangan "asimetris antara kelompok-kelompok separatis lokal [suku Papua) dan pemerintah pusat." Dengan mencegah orang-orang papua yang telah memodifikasi penis mereka menjadi perwira polisi, pemerintah Indonesia telah berhasil menghalangi sebagian besar penduduk laki-laki lokal di Papua untuk ambil bagian lebih jauh dalam hal"hukum dan ketertiban '. Intinya, mandat sederhana tentang "organ vital pria" itu telah dianggap sebagai suatu pukulan yang bisa memicu gerakan separatis. sumber:awc

 

| About Us | Contact | Support | Advertise | Ketentuan Layanan |

Membuka, membaca dan memanfaatkan isi yang tercantum dalam halaman ini, berarti Anda telah menyetujui hal -hal yang diatur dalam ketentuan-layanan.

Copyright © 2008 - 2012 - JongJava.com | Designed and developed by JavaGold Web Solution! | Presented by JongJava Communication

JongJava.com | helloMALANG.com | Fanfren.com | Java Gold Web Solution!